Informasi

Informasi Berkala

Informasi berkala yaitu informasi yang wajib disediakan dan bersifat terbuka, meliputi:

1.    Profil yang meliputi seperti sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, program kerja, dan sebagainya;

2.    Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung, Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan sebagainya;

3.    Informasi mengenai laporan keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya;

4.    Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundangan;

5.    Informasi yang lebih detail atas permintaan pemohon.

Informasi Tersedia Setiap Saat

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

1.    Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Provinsi Lampung; tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

2.    Hasil keputusan Pemerintah Provinsi Lampung dan latar belakang pertimbangannya;

3.    Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;

4.    Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan pengeluaran tahunan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilihat dan/atau dibaca di SKPD;

5.    Perjanjian Pemerintah Provinsi Lampung  dengan pihak ketiga;

6.    Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Pemerintah Provinsi Lampung dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

7.    Prosedur kerja pegawai Pemerintah Provinsi Lampung  yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
8.    Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Serta Merta

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, meliputi:

1.    Informasi mengenai bencana alam, seperti: daerah potensi tsunami, gunung meletus, tanah  longsor, banjir, dan sebagainya.

2.    Informasi mengenai limbah berbahaya, seperti: laporan hasil pemeriksaan limbah bahan kimia yang berada di sungai, laut atau daerah pemukiman.

3.    Informasi mengenai kebocoran reaktor nuklir, seperti penggunaan reaktor nuklir untuk pembangkit tenaga listrik.

4.    Informasi mengenai penggusuran lahan, seperti penggusuran lahan untuk kepentingan umum.

5.    Hal lain yang mengancam hajad hidup orang banyak.